Diduga Tangkap Warga Tanpa Barang Bukti, Oknum Satres Narkoba Polres Rejang Lebong Disorot: Muncul Dugaan Pungli hingga Aliran Dana Rehabilitasi Rp13 Juta

Wartaindoesia.net, REJANG LEBONG – Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Rejang Lebong kini menjadi sorotan. Bukan hanya terkait dugaan penangkapan tanpa ditemukannya barang bukti narkotika, perkara ini juga menyeret dugaan kekerasan saat pemeriksaan hingga indikasi praktik pungutan liar berkedok biaya rehabilitasi.

Dua warga berinisial MF (50) dan RA disebut-sebut menjadi pihak yang mengalami langsung rangkaian peristiwa tersebut.

Persoalan semakin serius setelah keduanya diduga ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau. Di tempat tersebut, keluarga mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp13 juta untuk biaya yang disebut sebagai biaya pengobatan atau rehabilitasi.

Muncul pula dugaan adanya aliran dana atau potensi gratifikasi yang berkaitan dengan proses penempatan rehabilitasi tersebut. Dugaan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk siapa yang meminta, menerima, menguasai, dan menikmati uang tersebut, serta apakah terdapat keterlibatan oknum aparat.

Atas sejumlah dugaan itu, pihak keluarga bersama kuasa hukum berencana membawa persoalan ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap anggota yang terlibat.

PENANGKAPAN TANPA BARANG BUKTI, KEDUANYA TETAP DIBAWA KE ASPOL

Berdasarkan keterangan MF, peristiwa bermula pada Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, MF bersama RA sedang mengendarai sepeda motor di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Tiba-tiba, keduanya dicegat sejumlah anggota Satres Narkoba Polres Rejang Lebong. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang mereka gunakan.

Namun, menurut keterangan MF, dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika. Meski demikian, keduanya tetap dibawa ke Asrama Polisi (Aspol) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum tindakan penangkapan, prosedur penggeledahan, serta alasan kedua warga tersebut tetap dibawa untuk menjalani pemeriksaan.

DUGAAN PENGANIAYAAN SAAT INTEROGASI

Tak hanya mempermasalahkan prosedur penangkapan, MF juga mengaku mengalami intimidasi hingga dugaan kekerasan fisik saat menjalani pemeriksaan.

Akibat kejadian tersebut, MF mengaku mengalami luka lebam di bagian betis dan paha.

Apabila keterangan tersebut terbukti, tindakan kekerasan dalam proses pemeriksaan merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari penegakan hukum.

Pihak keluarga berharap Propam melakukan pemeriksaan secara independen, termasuk menelusuri rekaman CCTV, keterangan saksi, dokumentasi kondisi fisik korban, serta bukti medis apabila tersedia.

HASIL TES URINE POSITIF, TETAPI BAGAIMANA PROSEDUR REHABILITASINYA?

Dalam proses pemeriksaan, pihak kepolisian disebut melakukan tes urine terhadap MF dan RA. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan positif narkotika jenis sabu.

Namun, hasil tes urine positif dan penemuan barang bukti narkotika merupakan dua hal yang berbeda. Penanganan seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana mekanisme penempatan MF dan RA ke lembaga rehabilitasi swasta?

Keluarga mempertanyakan apakah proses tersebut telah melalui asesmen dan mekanisme yang dipersyaratkan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait.

Rp13 JUTA UNTUK REHABILITASI, MUNCUL DUGAAN PUNGLI DAN GRATIFIKASI

Bagian yang paling menyita perhatian adalah munculnya informasi mengenai pembayaran uang sebesar Rp13.000.000 oleh keluarga MF dan RA setelah keduanya ditempatkan di IPWL Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau.

Menurut keterangan pihak keluarga, uang tersebut dibayarkan dengan alasan biaya pengobatan atau rehabilitasi sebelum keduanya dijemput kembali.

Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.

Apakah pembayaran Rp13 juta tersebut merupakan tarif resmi rehabilitasi? Apakah terdapat rincian biaya, kuitansi, perjanjian layanan, serta dasar penetapan tarif yang dapat dipertanggungjawabkan?

Lebih jauh, muncul dugaan adanya potensi aliran dana atau gratifikasi yang berkaitan dengan proses penempatan kedua warga tersebut ke lembaga rehabilitasi.

Jika benar terdapat permintaan, pemberian, atau penerimaan uang yang melibatkan oknum aparat maupun pihak lain sebagai imbalan atas tindakan atau kewenangan tertentu, persoalan tersebut perlu ditelusuri dari sisi dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Dalih biaya pengobatan atau rehabilitasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup kemungkinan adanya transaksi yang tidak transparan.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu mengusut aliran uang Rp13 juta tersebut secara terbuka: siapa yang menetapkan biaya, siapa yang menerima pembayaran, ke rekening atau pihak mana uang diserahkan, serta apakah ada pembagian dana kepada pihak lain.

KASAT NARKOBA AKUI KEDUANYA DIAMANKAN

Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Kasat Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong, Iptu Hengki Hermansyah, S.H., membenarkan bahwa MF dan RA diamankan oleh anggotanya.

Ia juga membenarkan bahwa keduanya kemudian ditempatkan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Asa Silampari, Kota Lubuklinggau.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai prosedur penanganan kedua warga tersebut, termasuk persoalan tidak ditemukannya barang bukti serta aliran uang Rp13 juta yang dibayarkan kepada pihak rehabilitasi, Iptu Hengki memberikan tanggapan:

"Karena yang bersangkutan bukan dalam proses penegakan hukum, terkait uang 13 juta itu bukan kewenangan saya," ujarnya.

Pernyataan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Jika kedua warga memang diamankan oleh anggota Satres Narkoba dan kemudian ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bagaimana mekanisme penyerahan serta dasar keputusan penempatan tersebut?

Apakah penempatan itu sepenuhnya merupakan keputusan keluarga, rekomendasi petugas, atau hasil asesmen dari lembaga berwenang?

Dan jika pembayaran Rp13 juta tidak berkaitan dengan kewenangan kepolisian, siapa yang bertanggung jawab memastikan proses tersebut berlangsung secara transparan dan tidak disalahgunakan?

PROPAM MABES POLRI DIMINTA TELUSURI DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Rencana pelaporan ke Propam Mabes Polri diharapkan dapat membuka secara terang seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, dugaan kekerasan, hingga proses penempatan rehabilitasi.

Ada sejumlah poin yang patut menjadi perhatian pemeriksaan:

1. Dasar hukum penangkapan dan penggeledahan terhadap MF dan RA.
2. Alasan keduanya dibawa ke Aspol meskipun menurut keterangan korban tidak ditemukan barang bukti narkotika.
3. Dugaan intimidasi dan penganiayaan selama proses pemeriksaan.
4. Prosedur tes urine dan penanganan hasil pemeriksaan.
5. Mekanisme penempatan ke IPWL Rumah Asa Silampari.
6. Legalitas dan transparansi pembayaran Rp13 juta dengan dalih biaya pengobatan atau rehabilitasi.
7. Dugaan aliran dana atau gratifikasi yang mungkin berkaitan dengan proses penempatan rehabilitasi.

Jika ditemukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin, kode etik, penyalahgunaan kewenangan maupun tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.

JANGAN SAMPAI REHABILITASI MENJADI CELAH TRANSAKSI

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, prosedur yang benar, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Jangan sampai program rehabilitasi yang seharusnya menjadi sarana pemulihan justru dimanfaatkan sebagai celah transaksi keuangan yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Masyarakat kini menunggu penjelasan dari Kapolda Bengkulu, Kapolres Rejang Lebong, Propam Mabes Polri, BNN, serta pihak pengelola IPWL Rumah Asa Silampari.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan. Rehabilitasi tidak boleh menjadi kedok pungutan. Dan hak masyarakat tidak boleh dikorbankan atas nama pemberantasan narkotika.

(Redaksi)