Warga Pasar Muara Beliti Meledak, Lurah Diduga Pungli dan Main Fee DAU

MUSI RAWAS — Amarah warga Kelurahan Pasar Muara Beliti akhirnya meledak. Puluhan warga bersama seluruh ketua RT menggelar aksi damai di kantor lurah, Senin (05/01/2025), menuntut pencopotan lurah yang dinilai gagal menjalankan tugas dan diduga terlibat praktik menyimpang.

Ketua RT 06, Sopian, mewakili RT 01 hingga RT 13, menegaskan keresahan warga sudah berlangsung lama. Lurah disebut jarang masuk kantor, pelayanan publik lumpuh, dan masyarakat kesulitan mengurus administrasi dasar.

“Urus tanda tangan saja sulit. Bahkan ada warga sampai mencari lurah ke luar daerah. Ini pelayanan yang sangat memalukan,” tegas Sopian.

Kemarahan warga memuncak setelah mencuat dugaan permintaan fee hingga 8 persen terkait Dana Alokasi Umum (DAU). Akibatnya, dana pembangunan tak bisa dicairkan dan harus dikembalikan ke kas daerah, membuat sejumlah program lingkungan seperti pembangunan drainase gagal terlaksana.

Tak hanya itu, warga juga mengungkap dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial. Oknum pegawai kelurahan disebut meminta uang kepada penerima BLT Kasra, praktik yang dinilai menyasar warga kecil dan mencederai rasa keadilan.

Kondisi kantor kelurahan turut disorot. Fasilitas kerja minim, kantor kotor dan tidak terawat, bahkan biaya listrik ditanggung swadaya RT. Lingkungan sekitar kelurahan pun terlihat kumuh, sampah menumpuk, dan drainase tidak tertata.

“Kelurahan ini dekat pusat pemerintahan kabupaten, tapi justru jadi contoh buruk pelayanan publik,” ujar perwakilan RT lainnya.

Melalui aksi damai tersebut, warga menuntut pemerintah daerah segera mengevaluasi dan mencopot lurah, serta menindak tegas oknum pegawai yang diduga melakukan pungli. Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat tak lagi mau diam saat pelayanan publik diduga menyimpang dan merugikan rakyat.